Keluhan Warga Palembang Yang Makan Pecel Lele Kena Pajak

Keluhan Warga Palembang Yang Makan Pecel Lele Kena Pajak – Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot), Palembang balik lagi bikin terkejut masyarakatnya. Bukan hanya meningkatkan Pajak Bumi Bangunan (PBB), bahkan juga sekarang pedagang pecel lele serta pempek ditepi jalan mulai dikenai pajak.

“Keputusan ini telah terlalu berlebih. Sesudah tidak sukses mengarah uang dari pajak PBB, sekarang pedagang dipajaki. Meskipun sebenarnya bahan buat untuk pempek telah dikenai pajak,” kata Pengamat Keputusan Publik asal Sumsel, Bagindo Togar kala melakukan perbincangan, Selasa (8/7/2019).

Bagindo menilainya pajak ke beberapa pedagang dipandang kurang pas. Dimana semestinya Pemkot Palembang menberikan dukungan buat peningkatan UKM, bukan malahan mengharap pajak.

“Apa pempek butuh dipajaki, Pemkot malahan harusnya menghargai industri Pempek, kita ketahui industri ini kan telah membuat lapangan kerja untuk masyarakat serta menggerakkan perekonomian,” kata Bagindo.

“Pempek ini telah jadi ikon serta kebanggaan masyarakat Palembang. Semua dilakukan tiada subsidi atau dukungan dari pemerintah,” tukasnya .

Bagindo menilainya keputusan seperti tukang palak, preman atau petugas upeti buat kerajaan. Hal tersebut disebutkan sebab Pemkot masih miskin rencana, khususnya menarik pajak yg tidak langsung memberatkan masyarakatnya.

“Masih bnyak Sumber PAD yang lain. Bila pengin kreatif serta siap buat berkeringat,” kata Bagindo tegas.

Buat didapati, sebelum mengerjakan pungutan pajak 10% pada pedagang lewat mode e-tax, Pemkot bahkan juga telah meningkatkan PBB bulan Mei waktu lalu.

Masyarakat mengatakan kenaikan meraih 300-400%. Tagihan naik dengan cara mencolok serta di alami semuanya harus pajak (WP) lokasi Jalan Pertiwi, Demang Lebar Daun, Palembang.

“Tagihan PBB kami naik dengan cara mencolok di tahun ini, dari mula Rp 239 ribu, saat ini Rp 894. Ini amat memberatkan masyarakat,” kata salah satu orang masyarakat, Fathony disaat didapati di tempat tinggalnya Mei waktu lalu.

Tagihan PBB serta pungutan pajak terhadap beberapa pedagang lantas tujuanya sama, yaitu menguber PAD tahun 2019 Rp 1,3 Triliun.

Persis seperti Fathony, Rusli, pun berkeberatan keputusan Pemkot yg di rasa memberatkannya. Lebih, Rusli yg keseharian kerja jadi ojek online ini pendapatannya gak semakin bertambah.

“Bila terkena pajak bermakna kan bayarnya kian mahal. Telah upah tidak naik namun pajak PBB naik, makan pecel lele malahan terkena pajak,” ujar Rusli.